Berbagai upaya terus dilakukan banyak pihak untuk menjaga keberlanjutan sumberdaya ikan dan ketahanan ekosistem laut, salah satunya dengan skema sertifikasi perikanan seperti Marine Stewardship Council (MSC).
Ini merupakan upaya pengelolaan perikanan berkelanjutan dengan melakukan pembinaan terhadap nelayan skala kecil yang akan berdampak positif bagi kesejahteraan nelayan ,keberlanjutan Sumberdaya Ikan serta peningkatan pendapatan asli daerah dan devisa negara. hal tersebut disampaikan Amrullah Usemahu Wakil Sekretaris Jenderal I Ikatan Sarjana Perikanan Indonesia (7/2)
Berdasarkan memorandum saling pengertian (MSP) antara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan Marine Stewardship Council (MSC) serta dokumen turunan Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku dan MSC sejak tahun 2019, “Kiranya produk hasil tangkapan nelayan skala kecil di Maluku semakin banyak tersertifikasi dan mengglobal. Menurut saya ini merupakan role model yang dapat diadopsi untuk menjadi program unggulan daerah dalam upaya pembinaan serta pemberdayaan nelayan khususnya skala kecil yang mendominasi hampir 90 % dan dapat menghubungkan antara nelayan, pelaku usaha dan konsumen. Kata Usemahu
Usemahu menambahkan dengan memperoleh sertifikat MSC, Nelayan semakin memahami cara penangkapan ikan yang baik menggunakan alat tangkap yang ramah lingkungan, jenis spesies yang boleh ditangkap, melakukan pendataan hasil tangkapan, mengorganisir kelompok nelayannya secara terstruktur salah satunya melalui bantuan pendampingan Asosiasi Pole and line dan Handline (AP2HI) selain ada juga Yayasan Masyarakat dan Perikanan Indonesia (MDPI)
Dilain sisi dengan adanya praktik perikanan yang berkelanjutan serta berkomitmen dan memiliki kemauan tinggi dalam implementasi di lapangan terkait pengelolaan perikanan berdasarkan standar lingkungan MSC Diantaranya mendukung stok ikan lestari, minim dampak terhadap habitat atau lingkungan dan pengelolaan yang efektif. Pastinya akan membantu pemerintah dalam upaya tata kelola perikanan yang terarah dan terpadu dari hulu hingga ke hilir serta akan memperkuat sistim data dan informasi sumberdaya ikan maupun rantai pasok logistik perikanan. Ungkap Alumni Program IVLP di Amerika Serikat tahun 2023 ini
Kita harapkan terobosan baru dari kebijakan
perikanan akan memiliki hubungan erat dengan upaya pengembangan sertifikasi ekolabel dapat memberikan hak istimewa bagi nelayan skala kecil yang sudah ramah lingkungan dan ter-sertifikasi diantaranya dengan mengatur zonasi penangkapan ikan antara nelayan kecil dan perikanan lainnya, karena ini menjadi aspirasi yang selalu disampaikan. sebut Usemahu
Alhamdulillah, sudah ada 2 Desa di Maluku yang nelayannya telah berserifikat MSC dijadikan Kampung Nelayan Maju (Kalaju) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan RI melalui aspirasi Pak Abdullah Tuasikal Anggota Komisi 4 DPR RI yakni Desa Waepure di Kabupaten Buru dan Dusun Air Panas Desa Tulehu Kabupaten Maluku Tengah. Hal ini sebagai bentuk penghargaan atau reward kepada mereka (Desa nelayan) karena sudah berupaya melaksanakan kaidah-kaidah sertifikasi ekolabel yang menghendaki perikanan berkelanjutan dan kiranya dapat diikuti oleh desa-desa sentra perikanan lainnya di Maluku. Tutup Usemahu yang juga jebolan Magister sumberdaya pesisir dan lautan IPB University.
Sertifikasi MSC
Untuk kita ketahui bersama bahwa MSC adalah organisasi nirlaba internasional berkantor pusat di London, Inggris, yang didirikan dalam mengatasi permasalahan perikanan yang tidak berkelanjutan dan menjaga pasokan makanan hasil laut masa depan. Dengan visi lautan dunia penuh dengan kehidupan dan pasokan makanan hasil laut harus
dilindungi untuk generasi sekarang dan yang akan datang.
Lebih dari 500 sektor perikanan di lebih 34 negara telah tersertifikasi MSC. Seluruh sektor tersebut memproduksi 16 juta metrik ton produk makanan laut tiap tahunnya, atau sekitar 19 persen dari penangkapan ikan global. Lebih dari 30 ribu produk makanan laut dunia menggunakan label MSC.
MSC memiliki 2 jenis sertifikasi, pertama yaitu sertifikasi Perikanan yang merupakan standar perikanan MSC dengan menetapkan ketentuan bahwa semua perikanan harus dapat memastikan bahwa produk ikan tersebut berasal dari sumber yang dikelola secara baik dan
berkelanjutan. Kemudian yang kedua Sertifikasi Rantai Pengawasan atau Chain of Custody (CoC), ini adalah rantai pengawasan MSC untuk memastikan bahwa setiap produk ikan dan makanan laut disimpan terpisah dari produk bersertifikat non MSC dalam keseluruhan rantai pasokan dan prosedur yang ada, sehingga produk dapat ditelusuri kembali dalam perikanan berkelanjutan bersertifikat MSC.
Berdasarkan data AP2HI bahwa jumlah kapal yang telah tersertifikasi MSC untuk area Provinsi Maluku pada WPP 714 adalah 362 kapal dan akan terus bertambah. (AU)