Webinar Menuju Perikanan Emas 2045 yang mengambil tema “Pengelolaan Sub Sektor Pengelolaan Perikanan Tangkap ; Terukur dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan” adalah seri ke 4 kerjasama antara ISPIKANI dengan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. (9/9)
Webinar Nasional ini yang dilaksanakan melalui kanal zoom meeting ini diikuti oleh 700 an peserta yang merupakan forum pertemuan strategis bagi ilmuwan, peneliti, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, profesional, pelaku usaha, tokoh masyarakat serta penggiat lembaga swadaya masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia dan disimak melalui beberapa kanal Youtube
Kegiatan ini dibagi dalam 2 bagian diawali dengan keynote speaker dari Dirjen Perikanan Tangkap, Dr. Muhammad Zaini yang kemudian dibahas oleh para akademisi diantaranya Prof. Indrajaya (Ketua Komnaskajiskan), Dr. Sugeng hari Wisodo (Dosen FPIK IPB), Dr. Yoisye Lopulalan, M.Si (Dekan FPIK UNPATTI) dan Dr. Fuad (Kaprodi PSP FPIK Universitas Brawijaya) Dan dimoderatori oleh Dr. Ersti Yulika Sari (Dekan FPIK UMRAH)
Sekjen ISPIKANI Dr. Kusdiantoro dalam kata sambutan pembukanya menyatakan bahwa dalam rangka menyongsong 100 tahun Indonesia merdeka, ISPIKANI menyiapkan konsep pembangunan perikanan yang diharapkan dapat menjadikan sector perikanan sebagai prime mover pembangunan ekonomi nasional yang dapat mendorong ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, penyiapan tenaga kerja, pemberantasan kemiskinan dan kelestarian lingkungan.
Untuk memberikan kontribusinya, ISPIKANI sedang menyiapkan Blueprint pembangunan perikanan sebagai masukan bagi RPJMN berikutnya menuju Perikanan Emas 2045 sebagai penjuru dan legacy pembangunan perikanan kedepan. Kata Kusdiantoro.
Dirjen Perikanan Tangkap KKP Dr. Muhammad Zaini pada keynote speakernya menyampaikan bahwa di tahun 2045 terfokus pada kualitas pembangunan manusia. SDM yang dimaksud terkait dengan nelayan kecil dan ABK di atas kapal. Mindsetnya perlu dirubah, menjadikan nelayan agar bangga menjalankan profesinya sebagai nelayan. Stigma tentang nelayan yang miskin, kebodohan harus disingkirkan. Ditjen Perikanan Tangkap KKP menekankan perlunya motto “Bangga sebagai nelayan”. Karena profesi nelayan adalah profesi yang mulia.
Zaini menambahkan Untuk pembangunan perikanan tangkap, KKP merubah pengelolaan perikanan dari input control menjadi output control. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah mengetahui status sumberdaya ikan. Basis utamanya adalah data perikanan yang valid dan akurat. Implementasinya melalui kebijakan penangkapan yang terukur. Penangkapan ikan terukur (PIT) pada dasarnya didasarkan atas kuota dan daerah pendaratan. Harapannya ada keseimbangan antara ekologi dan kepentingan ekonomi.
PIT dilakukan melalui Penetapan kuota. Potensi diperkirakan sebesar 12,1 jt ton. JTB sebanyak 9,9 jt ton. Pemanfaatan 10 juta ton per tahun. Kuota sudah ditetapkan. Ada 11 WPP yang dikelompokkan menjadi 6 zona (zona penangkapan ikan untuk industri, zona penangkapan untuk nelayan lokal dan zona penangkapan ikan terbatas). PIT dalam penerapannya akan diterapkan penarikan PNBP pasca produksi yang akan merubah dari pra produksi menjadi pasca produksi, dan akan mulai diberlakukan 1 januari 2023. Kata Zaini
Permasalahan PIT berkaitan dengan SDM selain itu berkaitan Armada yang melakukan aktifitas penangkapan ikan di masing-masing WPP harus berbadan hukum dan berbendera serta ABK Indonesia.
Penangkapan Ikan terukur dan Keberlanjutan
Prof. Indrajaya (Ketua Komnas Kajiskan) menyatakan bahwa perikanan emas 2045, Perikanan tetap berkontribusi bagi penyediaan protein, penyerapan tenaga kerja dan peluang-peluang bisnis tergantung dari sumberdaya perikanan yang ada. Persoalan keberlanjutan perlu mendapatkan perhatian karena perikanan terkoneksi dengan lingkungan luar dan lintas negara.
Perlu Langkah yang transformasional agar sustainability tetap terjaga Tergantung bagaimana science base. Perlu ada data dan informasi yang akurat, Upaya / kapasitas penangkapan, Kelimpahan spesies ikan atau kondisi stok, Biota lain yag tertangkap bersama ikan dan Kecenderungan/trend dari faktor-faktor di atas. sebut Indra
Agar keberlanjutan perikanan dapat terjamin, maka perlu komitmen dan perhatian yang sungguh-sungguh dalam hal pendataan dan pelaporan. Sebagaimana jaminan keberlanjutan stok ikan, kunci sukses implementasi perikanan terukur terletak pada pendataan dan pelaporan serta Perlu memanfaatkan perkembangan teknologi informasi terkini untuk mendukung proses pendataan dan pelaporan, termasuk penggalangan data dari masyarakat [citizen science data] dan penggunaan kecerdasan buatan. sebut Indra
Sedangkan Dr. Sugeng Hari Wisodo (Dosen FPIK IPB University ) menyampaikan Perlunya pendekatan sistem dalam pengelolaan perikanan tangkap (hard dan Soft). Hard system, berpikir tentang sistem. Bagaimana memanfaatkan ikan (pelabuhan, armada, alat tangkap, dll). Soft system (melihat proses yang ada, seperti kebijakan, siapa yang boleh memanfaatkan, relasi perikanan besar dan kecil).
Sugeng menyebut Dalam PIT, menambah dari Input menjadi output (Reform). Jadi bukan merubah dari input menjadi output. Dalam tata Kelola perikanan, tidak cukup hanya hard system (HSM), tetapi di titik-titik dimana sistem itu ada kemungkinan macet, maka diperlukan soft system (SSM) yang dapat diimplementasikamn dalam kebijakan. Perlunya penerapan Artificial Intellegence (AI) untuk membantu memperkuat SSM. AI bisa diimplementasikan dalam mengestimasi potensi SDI.
Dalam bahasannya Dr. Yoisye Lopulalan, M.Si (Dekan FPIK UNPATTI) Menekankan pada urgensi kelengkapan data untuk mengimplementasikan kebijakan perikanan terukur yang sudah akan diterapkan. “sepakat bahwa kunci pengelolaan perikanan adalah pendataan dan pelaporan. Contohnya seperti perusahaan perikanan swasta di Tual dan Benjina, perlu dipastikan agar pelaporan mereka jujur” ungkap Yoisye
Terkait dengan zona biru (714, 715, 718). Penting memastikan adanya akses nelayan kecil dalam pembagian kuota. Penting juga memastikan adanya kesiapan sarana prasarana, SDM, infrastruktur dan data. Kelembagaan WPP harus dioptimalkan. Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 a Perlu dipastikan bahwa sumberdaya ikan yang dikuasai negara harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh rakyat. Jangan sampai nanti dinikmati oleh orang asing dan tidak kembali kepada rakyat yang punya sumberdaya ikan. Pentingnya memastikan implementasi kebijakan ini berjalan dengan baik. tutup Yoisye
Sedangkan Dr. Fuad (Kaprodi PSP FPIK UB) pada bahasan akhir menyatakan bahwa tantangan perikanan terdiri dari 3 kluster yakni kluster 1 (ikan dengan lingkungannya), kluster 2 (pemerintah dengan kebijakannya) dan kluster 3 (nelayan dengan Alat penangkapan ikan dan armadanya).
Mampukah perikanan terukur menjawab tantangan??? Solusinya adalah pertama Perlunya menjaga kelestarian dan kesejahteraan melalui base on science, kedua Kebijakan disusun dari data yang akurat. Tantangannya adalah unreported fishing, ketiga Membangun industrialisasi perikanan tangkap. proses Penangkapan dari hulu hingga ke hilir (Industri Perikanan ) dan keempat adalah Menata jalur penangkapan. (AU)